Page 479 - Konstitusionalisme Agraria

tentang Ketenagalistrikan, MK menjelaskan lima bentuk tindakan
penguasaan negara, yaitu pembuatan kebijakan (beleid), tindakan
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) (Mahkamah
Konstitusi 2004:332-337). Adapun tolok-ukur pencapaian tujuan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dirumuskan menjadi empat
yakni (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat
pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat
partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam,
serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun
dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Penutup

Reforma Agraria merupakan suatu operasi yang digerakkan oleh
pemerintah (terutama melalui kekuatan legislasi, birokrasi, dan
program aksinya) untuk menjalankan pasal 33 ayat 3, yang berbunyi
“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
85
Dengan pengertian demikian itu, secara langsung saya megajak
kita masuk kepada pokok persoalan: memajukan percakapan dari
konstitusi agraria ke konstitusi reforma agraria. Saya mengundang
untuk memikirkan bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung
dalam UUD 1945 dipakai sebagai rujukan dan pijakan untuk
memandang dan mengurus masalah-masalah agraria yang melanda
tanah air Indonesia. Ujian pertamanya adalah mengurus konflik-
konflik agraria struktural, yang kronis dan meluas di seantero
nusantara.

85 Dalam buku Land Reform in Developing Countries. Property Rights and Property
Wrong, Michael Lipton (2009:328) merumuskan pengertian land reform sebagai
“perundang-undangan (legislasi) yang diniatkan dan benar-benar dijalankan untuk
meredistribusi kepemilikan, mewujudkan klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian,
dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin dengan cara meningkatkan
status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif mereka, berbanding dengan
situasi tanpa perundang-undangan tersebut.”

448 Konstitusionalisme Agraria