Page 13 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

ulang izin, hak atas tanah dan berbagai bentuk penguasaan
tanah oleh instansi pemerintah dan militer, dan memastikan
tata kelola yang baik dijalankan. Janji Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendorong pembentukan
rancangan undang-undang mengenai penyelesaian konflik
agraria semestinya memperhatikan hal tersebut. Instrumen
hukum dan kelembagaan yang tepat penting untuk disiapkan
untuk mengarahkan perubahan pada kebijakan dan tindakan.
Saya memandang terlalu sederhana rekomendasi penulis buku
ini untuk menyerahkan penyelesaian konlik pada kehendak
politik para aktor yang berkuasa. Perubahan akan lebih mudah
terjadi jika ada arahan kebijakan, kelembagaan yang tepat, dan
pengawasan rakyat yang efektif.[]

xii Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik