Page 15 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

perusahaan yang akan melakukan penambangan merupakan
seorang jenderal purnawirawan TNI AD.
Konlik ini dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir
selatan Kebumen oleh TNI AD, terutama sejak dimulainya
pembebasan tanah untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas
Selatan (JJLS). Tidak hanya itu, penetapan wilayah Urutsewu
sebagai wilayah pertahanan dan uji coba senjata telah merenggut
hak-hak masyarakat Urutsewu, mulai dari hak atas tanah hingga
hak atas rasa aman.
Dalam melakukan penambangan pasir besi, perusahaan
bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan TNI AD dalam
satu hubungan bisnis yang mengatasnamakan pembangunan
untuk kesejahteraan. Namun, masyarakat tidak melihat
penambangan sebagai alternatif untuk mencapai kesejahteraan.
Karena bagi masyarakat yang sebagian besar adalah petani,
penambangan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan
ketidakadilan sosial ekonomi.

Peristiwa 16 April 2011 menjadi tonggak penting dalam
perjuangan masyarakat Urutsewu sekaligus menjadi peristiwa
yang melukai masyarakat di mana represi yang dilakukan oleh
militer hanya ditanggapi pemerintah dengan diam . Proses
hukum pun hanya mampu mengadili warga yang melakukan
perusakan pada peristiwa tersebut, namun tidak dengan terbuka
mengadili tentara TNI AD yang juga melakukan pelanggaran
hukum. Hal ini ditandai dengan jatuhnya 13 korban kekerasan
isik dan penembakan serta perusakan sepeda motor permanen
yang salah satunya merupakan milik penulis yang saat itu sedang
mengumpulkan data penelitian.
TNI AD tidak hanya melakukan represi terhadap masyarakat.
Ada pula upaya menghambat akses masyarakat terhadap
tanahnya dengan cara melakukan pemagaran. Pembangunan

xiv Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik