Page 14 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
P. 14
Kata Pengantar Penulis
STUDI ini berawal dari pandangan penulis yang melihat adanya
konflik berbasis sumber daya alam yang kian marak terjadi
sesudah otonomi daerah yang menempatkan mandat untuk
mengelola sumber daya alam kepada pemerintah daerah. Apa
yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan
izin penambangan kepada perusahaan secara jorjoran, intensif,
bahkan terjadi tanpa kesepakatan dari masyarakat. Konlik yang
berujung kekerasan menjadi hal yang sulit dihindari dalam
pengelolaan tambang di Indonesia.
Buku yang semula merupakan skripsi penulis ini secara
khusus membahas tentang konlik agraria di Urutsewu. Urutsewu
merupakan sebutan untuk daerah yang membentang di pesisir
selatan Kabupaten Cilacap hingga Kulonprogo. Di Kabupaten
Kebumen, yang termasuk wilayah Urutsewu meliputi Kecamatan
Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit.
Konlik ekologi politik muncul di wilayah Urutsewu khususnya
Buluspesantren, Ambal, dan Mirit
Konlik terjadi antara aktor-aktor berkepentingan yang
disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.
Meskipun penambangan pasir besi hanya ada di Kecamatan
Mirit, penulis melihat bahwa keberadaan penambangan pasir
besi tidak bisa dipisahkan dari konlik tanah antara masyarakat
Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit dengan Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Terlebih komisaris
xiii