Page 14 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
P. 14

Kata Pengantar Penulis










            STUDI ini berawal dari pandangan penulis yang melihat adanya
            konflik berbasis sumber daya alam yang kian marak terjadi
            sesudah otonomi daerah yang menempatkan mandat untuk
            mengelola sumber daya alam kepada pemerintah daerah. Apa
            yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan
            izin penambangan kepada perusahaan secara jorjoran, intensif,
            bahkan terjadi tanpa kesepakatan dari masyarakat. Konlik yang
            berujung kekerasan menjadi hal yang sulit dihindari dalam
            pengelolaan tambang di Indonesia.
                 Buku yang semula merupakan skripsi penulis ini secara
            khusus membahas tentang konlik agraria di Urutsewu. Urutsewu
            merupakan sebutan untuk daerah yang membentang di pesisir
            selatan Kabupaten Cilacap hingga Kulonprogo. Di Kabupaten
            Kebumen, yang termasuk wilayah Urutsewu meliputi Kecamatan
            Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit.
            Konlik ekologi politik muncul di wilayah Urutsewu khususnya
            Buluspesantren, Ambal, dan Mirit
                 Konlik terjadi antara aktor-aktor berkepentingan yang
            disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.
            Meskipun penambangan pasir besi hanya ada di Kecamatan
            Mirit, penulis melihat bahwa keberadaan penambangan pasir
            besi tidak bisa dipisahkan dari konlik tanah antara masyarakat

            Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit dengan Tentara
            Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Terlebih komisaris


                                                                      xiii
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19