Page 145 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

gigih PT MNC melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan
mendekati para kepala desa.
Keberadaaan alat berat menjadi fase dimulainya
aktivitas penambangan yang menyadarkan masyarakat bahwa
penambangan bukan sekadar isu. Didatangkannya alat berat
oleh perusahaan turut menjadi ancaman bagi masyarakat
desa sehingga memicu adanya perlawanan mereka. Bentuk
perlawanan ditunjukkan dengan melakukan aksi demonstrasi
di kantor kepala desa menuntut pencabutan nota kesepahaman,
membuat spanduk penolakan, membuat orang-orangan sawah
di sepanjang jalan, hingga menyandera dan menyegel alat berat
milik perusahaan.
Penyegelan alat berat menjadi cara efektif untuk
menghentikan penambangan sementara waktu. Alat berat yang
terbuat dari besi lama-kelamaan akan mengalami korosi karena
pengaruh air laut. Secara langsung, perusahaan mengalami
kerugian karena kehilangan waktu untuk proses produksi
sekaligus mengalami kerugian material berupa alat berat.
Pemerintah kabupaten sendiri menyerahkan proses
produksi dan pembuatan nota kesepahaman kepada perusahaan.
Sikap pemerintah dapat diartikan bahwa apabila ada konlik
antara perusahaan dan masyarakat, hal itu bukan tanggung
jawab pemerintah. Sementara pemerintah bersikap seolah-olah
tidak bertanggung jawab pada penambangan, diam-diam DPRD
Kebumen mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 pada akhir Juli 2012.
Dalam perda tersebut, Urutsewu tetap dijadikan sebagai wilayah
pertahanan dan keamanan serta lokasi uji coba senjata TNI AD.
Peraturan Daerah RTRW bukan hanya menjadi legitimasi
bagi TNI AD untuk menggunakan tanah di Urutsewu sebagai

120 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik