Page 146 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

area latihan dan uji coba senjata, melainkan juga menjadi alat
legitimasi bagi TNI AD untuk mengklaim tanah Urutsewu dan
mengajukan pengurusan sertifikat tanah. Tidak berhenti di
pengurusan sertiikat, pada Desember , TN) AD melakukan

pemagaran dengan titik awal di Desa Tlogodepok, Kecamatan
Mirit. Alasan pemagaran adalah penertiban aset negara yang
digunakan oleh TNI AD untuk meningkatkan profesionalisme
TNI AD.
Profesionalisme militer tidak dapat dipisahkan dari
hubungan sipil dan militer. Merujuk pada Huntington (dalam
Kristiadi 2001), militer tidak akan profesional apabila masih
memiliki campur tangan di bidang politik. Dalam sejarah
Indonesia, keterlibatan militer telah ada sejak pencetusan jalan
tengah oleh Jenderal A. H. Nasution yang menjadi cikal bakal
Dwifungsi ABRI. Sejak saat itulah TNI bergelut di dalam dunia
politik dan pada masa Orde Baru, pengaruhnya semakin kuat
dengan menguasai legislatif, eksekutif, dan perekonomian di
83
Indonesia.
Era Reformasi menjadi momen untuk menuntut
penghapusan Dwifungsi ABRI. Profesionalisme ABRI, kemudian
menjadi TNI setelah berpisah dengan Polri, berusaha diwujudkan
dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia. UU ini termasuk mengatur
pengambilalihan bisnis TNI (Pasal 76) yang kemudian diatur
secara lebih khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun
2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional
Indonesia. Perpres ini berusaha mengambil alih aktivitas bisnis
yang dimiliki TNI secara langsung maupun tidak langsung. Bisnis
langsung meliputi usaha komersial yang dimiliki dan dikelola TNI,

83 Beberapa penulis menjelaskan kuatnya pengaruh TNI dalam sistem politik dan
ekonomi di Indonesia, misalnya Mas’oed (2011) dan Muhaimin (1990).

Pola Interaksi Antaraktor 121