Page 143 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

di Kecamatan Mirit dilakukan secara manipulatif. Selain itu,
pandangan dewan ini berubah setelah melakukan studi banding
ke wilayah lain seperti Kabupaten Cilacap dan Kabupaten
Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, pemasukan daerah dari hasil
penambangan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan
yang dialami. Terlebih, reklamasi tidak sesuai dengan yang
dijanjikan di awal.
Tidak semua anggota anggota dewan berani bersikap dalam
menghadapi penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Berikut
penuturan dari salah seorang anggota dewan dari Fraksi Partai
Golongan Karya.

“Wilayah pasir besi adalah daerah pemilihan saya. Jadi serbasalah.
Kalau tidak mihak Bupati, saya perusuh. Kalau mihak Bupati, saya
tidak mihak masyarakat.

Relevan untuk mengetahui posisi keberpihakan anggota
DPRD Kebumen karena di saat yang sama, sedang disusun raperda
pertambangan mineral dan batubara. Dengan adanya kejadian
penembakan petani pada 16 April, bukan berarti penambangan
pasir besi batal terlaksana. Tambang akan tetap berjalan, tetapi
tidak di lahan sengketa, sebagaimana diterangkan Ketua DPRD
Budi Hianto Susanto.

“Terkait lahan sengketa, pihak PT sudah melepas, tidak akan
mengelola lahan yang masih menjadi sengketa. Ini yang saya
dengar dari PT MNC, yaitu )mam Mudzakir.

Sementara itu, PT MNC terus memetakan posisi masyarakat
sebelum melakukan sosialisasi penambangan. Pemetaan ini
dibantu oleh orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bina
Bangun Generasi (BBG), termasuk Sekretaris BBG, Beny
Surahman. BBG merupakan ornop lokal yang memiliki program
riset penataan wilayah potensial di kawasan Kebumen selatan dan

118 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik