Page 139 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Warsono, perwakilan FPPKS. Dalam temuannya, pertama,
Komnas HAM menemukan indikasi adanya pelanggaran hak
asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum tentang
status tanah, peruntukan, dan penguasaannya. Kedua, ditemukan
adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan
oleh TNI AD, khususnya hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari
ketakutan, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam serta
tidak manusiawi. Ketiga, ada indikasi pelanggaran atas hak milik
berupa perusakan aset Dislitbang TNI AD yang diduga dilakukan
oleh masyarakat. Komnas HAM merekomendasikan kepada TNI
AD untuk menghentikan sementara kegiatan uji coba senjata di
wilayah Kecamatan Buluspesantren.
Sorotan dari publik dan media massa setelah peristiwa 16
April 2011 tidak menyurutkan langkah TNI AD untuk kembali
melaksanakan latihan militer. Latihan dilakukan pada Kamis
26 Mei 2011, di Pantai Ambal karena jarak luncur tidak terlalu
jauh, yakni sepanjang 500 meter. Dengan menggelar latihan di
Kecamatan Ambal, TNI AD tidak mengabaikan rekomendasi
dari Komnas HAM untuk tidak menggelar latihan di Kecamatan
Buluspesantren.
Selain melakukan latihan, pada 28 Mei 2011 TNI juga mulai
memasang patok batas tanah pada jarak sekira 500 meter dari
batas air laut. Pemasangan patok dimulai dari Kecamatan Mirit
hingga Kecamatan Buluspesantren. Namun, karena mendapat
perlawanan dari warga yang tidak setuju, pemasangan patok
dihentikan ketika sampai di Desa Entak. Alasannya, pemasangan
patok dilakukan di atas tanah warga. Berikut penuturan Seniman,
Koordinator FPPKS, mengenai pemasangan patok:

“Sekarang lebih dari 500 meter dari air laut pematokan yang
dilakukan TNI di semua desa. Yang gagal pematokan itu dari
Desa Entak sampai Setrojenar karena ada perlawanan. Kalau di

114 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik