Page 26 - Biografi Managam Manurung
P. 26
Managam Manurung: Sestama BPN RI ... 11
gam meyakinkan para pimpinan, kalau ditandatangani Presiden,
maka BPN tinggal sosialisasi. Para pimpinan setuju dengan ide-
cerdik Pak Managam, lalu Pak Toto Sumiyoto (Sestama) paraf,
Pak Lutfi I Nasution (Kepala BPN) dan Mendagri tanda tangan,
seterusnya dikirim ke Sekretariat Negara. Lalu, BPN dipanggil,
yang datang Pak Laksamana. Pak Edy Sudibio, S.H. (Kepala Biro
Perundang-undangan Sekretariat Kabinet) dengan nada curiga
bertanya: “BPN mau menunda otonomi? Siapa yang mengonsep
ini?” Pak Laksamana tidak tahu. Lalu Pak Lutfi menugaskan Pak
Managam ke Setneg.
Setneg kembali bertanya: “ini apa maksudnya?” Pak Mana-
gam dengan lemah-lembut menjawab: “Ini unifikasi hukum saja
Pak. Maksud, agar Pemda-pemda jangan menerbitkan peraturan-
peraturan hukum dulu”. Setneg merespon: “kalau begitu, tidak
apa-apa”. Pak Managam tertawa dalam hati…siasat hukum yang
ditawarkannya untuk sementara menyelamatkan eksistensi BPN
disetujui oleh setneg. Sekretaris Negara pada waktu Pak Marsillam
Simanjuntak menelepon Pak Lutfi: “Eh Pak Lutfi, ini ada konsep
Keppres tentang otonomi bidang pertanahan, ini hanya satu
pasal, cukup ini?” Pak Lutfi yang sudah di-coach oleh Pak Mana-
gam menjawab: “cukup itu Pak”. Lalu, konsep naik ke Gus Dur
(Presiden) dan Gus Dur menandatangani Draf Keppres itu. Itulah
yang akhirnya kita kenal sebagai Keppres No. 10 Tahun 2001.
Setneg menelepon Pak Managam, untuk mengambil Keppres
tersebut. Pak Managam dengan gembira membawa Keppres itu.
Semua Kanwil dan Kantah sudah berkumpul di aula Prona BPN.
Di ruangan itu, masih banyak suara minor. Mungkin ada juga
yang senang kalau urusan pertanahan diotonomikan, karena para
Kepala Kantor berharap menjadi Eselon II. Pak Managam diam
saja, lalu sosialisasi.