Page 25 - Biografi Managam Manurung

10 Oloan Sitorus, Dwi Wulan P., Widhiana HP.

gam mengusulkan konsep Draf Keppres yang kemudian dikenal
sebagai Keppres No. 10 Tahun 2001.
Keyakinan Pak Managam bahwa UU No. 22 Tahun 1999
adalah produk euforia yang telah menerobos prinsip-prinsip dan
koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu
tampak dari euforia berbagai Pemerintah Daerah untuk menyu-
sun berbagai Perda yang benar-benar sudah di luar kepantasan
bernegara di dalam suatu negara kesatuan. Di Cilegon keluar
Perda dan konsep Instruksi Walikota yang intinya agar semua
hak-hak yang sudah diterbitkan jangan didaftarkan dulu oleh
BPN sebelum ada kebijakan selanjutnya. Di Kalimantan ada kon-
sep Perda tentang Biaya Pendaftaran dan Panitia seperti yang
diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992, padahal
BPN sudah menghapus biaya pendaftaran tanah pada waktu itu.
Lalu, di Cirebon ada perubahan tentang Panitia A. Bagi Pak Mana-
gam, hal itu sudah keterlaluan, belum apa-apa daerah sudah
membuat kebijakan pertanahan. Namun, bagaimana pun UU
tersebut telah ditetapkan dan Pak Managam hanyalah seorang
Pejabat Eselon III di biro hukum yang harus tunduk pada prinsip-
prinsip kerja birokrasi. Dalam pada itulah, maka perlawanan
yang bisa dilakukan hanya dengan kecerdikan dan yang diterima
oleh logika hukum. Dan, itu mungkin dapat dilakukan dengan
ditetapkannya Keppres yang menyatakan bahwa semua aturan
hukum dan peraturan pelaksanaannya, yang selama ini masih
digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertanahan masih
tetap dinyatakan berlaku.
Itulah yang dikonsepkan oleh Pak Managam sebagai suatu
siasat agar BPN tetap melakukan tugas-tugas pertanahan, seperti
sediakala. Pak Managam berdalih bahwa muatan Keppres itu
adalah dalam rangka unifikasi Hukum Pertanahan. Pak Mana-