Page 20 - Biografi Managam Manurung
P. 20

Managam Manurung: Sestama BPN RI ...  5

              pendiri bangsa Indonesia (the founding fathers) berkeyakinan
              terhadap peran sentral sumber daya manusia dalam proses
              penyelenggaraan negara ini. Penjelasan Umum Bagian IV UUD
              1945 menandaskan: “… meskipun Undang-undang Dasar itu tidak
              sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara peme-
              rintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi
              jalannya negara.”
                  Menurut Satjipto Rahardjo, penjelasan otentik UUD terse-
              but memiliki nilai teoretis yang amat penting karena menjatuh-
              kan pilihan kepada teori hukum tertentu dengan membelakangi
              yang lain. Pikiran teoretis dalam UUD 1945 menolak digunakan-
              nya Begriffsjurisprudenz,  yaitu  yang sangat  mengandalkan  teks
              dan kata-kata undang-undang. Penerapan hukum harus menjadi
              penerapan undang-undang secara eksak dan otomatis. Kata-kata
              undang-undang menjadi pedoman dan pegangan mutlak. Di sisi
              lain, tanpa undang-undang, orang tidak dapat berbuat apa-apa.
              Aliran atau pikiran tersebut dapat juga dimasukkan ke dalam
              ‘legalistis-positivistis’.  Undang-undang adalah  segalanya. Selan-
              jutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa suasana pemikiran
              ‘legalistis-positivistis’  tidak ditemukan  dalam  UUD 1945. Yang
              ditemukan adalah penekanan terhadap manusia-manusia pelaku
              atau para aktor dalam hukum. Undang-undang ditempatkan pada
              baris kedua, sedangkan yang lebih penting adalah semangat dan
              kemauan para pelaku dalam hukum. Dengan demikian, pemi-
              kiran hukum para penyusun UUD 1945 mungkin dapat dikatakan
              lebih dekat dengan ajaran atau Aliran Hukum Bebas (Freie
              Rechtslehre) atau realisme hukum. 1

                  1  Satjipto Rahardjo, Reformasi Hukum Indonesia, dalam “Menuju Tata Indo-
              nesia Baru”, Editor Selo Soemardjan, Cetakan Pertama, Penerbit Gramedia Pustaka
              Utama, 2000, hlm. 359.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25