Page 106 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Berangkat dari persoalan ketimpangan penguasaan
dan pemanfaatan lahan yang dikorelasikan dengan peme-

nuhan sarana dan fasilitas penulis merekomendasikan
skema pendampingan oleh pemerintah. Pendampingan
oleh pemerintah menjadi energi pelaksana dalam
mensinergikan regulasi, kelembagaan, dan pendanaan
untuk meng-optimalkan peran perhutanan sosial dalam
menangani ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan
lahan.
Implementasi kelembagaan oleh pemerintah dapat
dilakukan dengan, Pertama, pendamping sebagai
perencana dengan melakukan sosialisasi, edukasi, mediasi,
dan advokasi. Dalam hal ini, pendamping membantu

masyarakat untuk memproyeksikan pentingnya reforma
agraria dalam perhutanan sosial. Kedua, pendamping
sebagai organ dalam membentuk perangkat pelaksana
seperti menyediakan sarana dan prasarana termasuk
penyediaan dana. Ketiga, pendamping menjadi pelaksana
bersama masyarakat dalam mengelola lahan. Keempat,
pendamping menjadi pengawas dalam implementasi
program perhutanan sosial. Pengawasan perlu bersama
dilakukan dengan evaluasi yang bertujuan untuk melihat
pencapaian dan memperbaiki kekurangan dari
implementasi program.

Daftar Pustaka

Banjade, MR 2017, ‘Reformasi tenurial hutan di Indonesia
kapan? apa? mengapa?’, Brief CIFOR, no. 173, hlm. 1-8.

83