Page 104 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

penciptaan kesempatan kerja tidak segera dituntaskan,
akan cenderung terjadi gejolak sosial dan kemandegan

pertumbuhan ekonomi (Dewi 2018, 65).
Dalam rangka mengurangi ketimpangan pengelo-
laan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan
kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses
pendampingan pemerintah. Pendampingan memiliki peran
krusial. Pertama, pendampingan oleh pemerintah berperan
dalam mencermati peristiwa dan persoalan ketimpangan
pada implementasi perhutanan sosial. Dalam mencermati
suatu permasalahan tentunya dibutuhkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mumpuni. Pendampingan oleh
pemerintah melalui SDM merupakan hal urgen bagi

keberlangsungan program reforma agraria agar
permasalahan di masyarakat bisa teridentifikasi jenis dan
penyelesaiannya.
Kedua, pendampingan oleh pemerintah berperan
untuk mencari alternatif penyelesaian problematika
ketimpangan impementasi perhutanan sosial. Rumitnya
persoalan verifikasi batas antar areal konsesi menjadi
penghambat realisasi perhutanan sosial di lapangan.
Banyak dari kelompok masyarakat perdesaan yang tinggal
di kawasan hutan selama bertahun-tahun belum mendapat
izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
karena tata batas yang saling tumpang tindih (Wulandari
2018, 16).

Ketiga, pendampingan oleh pemerintah berfungsi
untuk merealisasikan program perhutanan sosial dengan

81