Page 99 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

GAGASAN PENDAMPINGAN OLEH PEMERINTAH:

STRATEGI MENANGGULANGI KETIMPANGAN
PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
DI INDONESIA

Vivi Lutfia

Pendahuluan

Sektor agraria merupakan faktor penunjang bagi
pembangunan di Indonesia yang bertujuan menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk
mewujudkan hal tersebut yaitu melalui kegiatan reforma
agraria dan perhutanan sosial. Regulasi mengenai Reforma
Agraria dan Perhutanan Sosial termaktub dalam Pasal 33
1
ayat (2) UUD 1945 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(UU Kehutanan) serta peraturan pelaksana lainnya. 2
Salah satu kategori pelaksanaan reforma agraria
adalah target perhutanan sosial sampai tahun 2019 yang

1 Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang (Perpu) No. 56 tahun
1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pada tanggal 29 Desember
1960. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor. 1 tahun
1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini lebih
dikenal dengan Undang-Undang Landreform. Untuk aturan pelaksanaannya
dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan Tap MPR
Nomor IX/Mpr/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam.
76