Page 96 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 96
hanya dapat dinikmati di beberapa daerah. Seperti halnya
Sumatera dan Kalimantan, hutan di dua pulau besar
tersebut telah diusik oleh industri ekstraktif dan investasi
berbasis lahan yang rakus akan ruang untuk mencapai laba
yang maksimal.
Deforestasi merupakan dampak dari kebijakan
Presiden Soeharto pada tahun 1966 yang memberikan izin
bagi pihak swasta untuk menebang dan mengekspor kayu
log yang justru memberikan pintu bagi kapitalis untuk
mengekploitasi sumber daya yang ada. Kapitalis memiliki
prinsip bahwa sumber daya yang ada harus diserap
sebesarnya untuk memperoleh laba yang maksimal. Dari
sekian banyak penyebab yang disebutkan dalam
pendahuluan, alih fungsi lahan merupakan salah satu
penyebab yang dijadikan sorotan karena hal ini akan
membuka ruang bagi kapitalis yang akan menimbulkan
ketimpangan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Di
bawah payung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
dijadikan jawaban feodalisme dan kolonialisme yang
berimplikasi pada kapitalistik. Dan pada masa reformasi
yang ditandai dengan adanya liberalisasi politik juga belum
menuntaskan ketidakadilan agraria yang memiskinkan
rakyat dan membuat bangsa semakin terbelakang.
Reforma Agraria Untuk Mengatasi Deforestasi
Konflik agraria merupakan masalah yang sangat
kompleks dan rumit. Pada hakikatnya masalah agraria
73
