Page 93 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

berkaitan dengan politik, sosial dan ekonomi dengan
atribut utamanya adalah kekuasaan, kesejahteraan

ekonomi dan hierarki sosial (A.K. Ghose 1983, 3). Dan
bertambahnya permasalahan agraria yang berkaitan
dengan ekologi, agronomi, tata guna lahan dan sebagainya
yang berdampak pada kawasan hutan yang ada di
Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan tentang
penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan
lingkungan alam dan buatan, yang dapat memenuhi
keterbutuhan akan sumber daya alam dan buatan, dan
adanya perlindungan terhadap fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan terutama

hutan sebagai akibat dari pemanfaatan lahan.
Reforma Agraria merupakan Program Nawacita
Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini sebagai
bentuk dari penataan ulang struktur, hukum maupun land-
use yang bertujuan untuk menata kembali struktur pengua-
saan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar
tidak terjadi eksploitasi dan ketimpangan dari segi sosial,
politik dan ekonomi sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2018. Program ini tidak hanya sekedar
bagi-bagi tanah, tetapi dilaksanakan bersama dengan
restrukturisasi penguasaan tanah dan juga diperlukan
proses legalisasi aset yang sangat masif serta kegiatan
penataan struktur penguasaan lahan. Skema yang dibuat

pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kawasan
hutan yang mengalami deforestasi yaitu dengan adanya

70