Page 92 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

kasus, pertambangan 29 kasus, kehutanan 19 kasus,
infrastruktur 16 kasus dan sektor pesisir 12 kasus. Hal ini

tentu masih memiliki korelasi dengan struktur penguasaan
lahan dan akses sumber daya hutan. Data yang
disampaikan oleh mantan ketua Komnas HAM, Hafid
Abbas bahwa 74% lahan di Indonesia dikuasai oleh 0,2%
penduduk. Konflik agraria tersebut menggambarkan
pesatnya kapitalisme dalam perindustrian di Indonesia
yang berdampak pada kesenjangan dan kerusakan
lingkungan karena kaum kapital menganggap bahwa alam
adalah sumber daya yang harus diserap sebesar-besarnya
untuk akumulasi modal.
Kerusakan hutan merupakan konversi lahan hutan

alam untuk penggunaan sektor lain seperti, perkebunan
kelapa sawit, pertambangan, infrastruktur, transmigrasi,
dan lainnya. Kerusakan yang terjadi termasuk deforestasi
hutan dalam lingkup nasional maupun global. Hal ini
terjadi karena adanya paham antroposentris yang berkaitan
dengan materialisme, pragmatisme, kapitalisme dengan
adanya teknologi yang memunculkan perilaku ekstraktif,
destruktif dan tidak bertanggungj awab terhadap
kelestarian lingkungan. Dalam ilmu kehutanan, deforestasi
diartikan sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta
atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan
fungsi hutan. Kemudian definisi deforestasi diperkuat
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengu-
rangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang

69