Page 94 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 94
skema Perhutanan Sosial yang telah diterapkan di 15
kabupaten di Sumatera Selatan dengan mencapai 54.000
Ha untuk Hutan Desa pada tahun 2018 yang berarti
program perhutanan sosial dapat menjadi solusi dalam
menyelesaikan permasalahan kawasan hutan dan tenurial
yang diakibatkan dari adanya tata kelola hutan yang tidak
berkeadilan bagi masyarakat. Perhutanan sosial yang
dimaksud adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang di-
laksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/
hutan adat yang dilaksanakan untuk meningkatkan
kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika
sosial-budaya. Perhutanan sosial tersebut melalui skema:
Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman
Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Hutan. Dalam
mewujudkan program ini Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN membutuhkan kerja sama antar kementerian/
lembaga lain untuk menyatukan perspektif terkait reforma
agraria untuk mewujudkan keadilan yang tentu dapat
menekan angka deforestasi dan ketimpangan di bidang
politik,sosial dan ekonomi.
Kesimpulan
Deforestasi merupakan salah satu akibat dari adanya
sistem kapitalisme yang menyebabkan terjadinya ketim-
pangan dalam berbagai aspek. Hal ini membutuhkan
penanganan serius dari pemerintah, dengan adanya
program reforma agraria dengan skema perhutanan sosial
diharapkan dapat menyelesaikan konflik agraria yang ada
71
