Page 100 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

mengalokasikan 12,7 juta hektar yang akan direalisasikan
3
melalui program perhutanan sosial (PS). Pada hakikatnya,
hadirnya reforma agraria dalam konteks kehutanan sosial
bertujuan untuk menyelesaikan ketimpangan lahan.
Ketimpangan menjadi ancaman besar karena dapat
mengakibatkan kohesi masyarakat melemah. Wilkinson
dan Pickett (2010) dalam bukunya The Spirit Level,
menunjukkan hubungan erat antara ketimpangan dengan
kualitas hidup atau well-being suatu bangsa. Penurunan
well-being suatu bangsa dapat terganggu oleh konflik sosial,
meningkatnya tindakan kriminal, penurunan tingkat
kebahagiaan, penurunan tingkat kesehatan, hilangnya
social trust, dan munculnya ketidakstabilan politik

(Prastowo dkk. 2014, 54).
4
Menurut Suparman Marzuki , penegakan hukum
dipengaruhi oleh 4 (empat) hal, yaitu substansi hukum,
aparat penegak hukum, budaya hukum, dan sarana. Sarana
menjadi krusial karena apabila tidak optimal maka perso-
alan ketimpangan tidak dapat terselesaikan, bahkan dapat
menimbulkan persoalan baru seperti ekonomi, sosial,
bahkan politik.
Oleh karena itu, menghadirkan pendampingan
pemerintah merupakan sarana dalam membuka access
reform. Hal ini bertujuan untuk agar program reforma
agraria dalam konteks perhutanan sosial dapat

3 Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
4 Disarikan dari perkuliahan Suparman Marzuki, “Sosiologi Hukum dan
Penegakan Hukum di Indonesia”, Pada Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 18 Januari 2019.
77