Page 110 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

konflik pertanahan disebabkan oleh berbagai hal seperti ketidakadilan,
masalah hukum, dan batas wilayah yang tidak jelas (Warsono 2015)
Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu
desa dengan desa lain sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.
27 Tahun 2006. Batas desa merupakan informasi yang sangat penting
bagi suatu desa. Batas desa menentukan wilayah kekuasaan suatu desa
yang sah, selain itu batas desa dijadikan sebagai dasar perencanaan
pembangunan desa oleh pemerintah daerah, batas desa digunakan
juga untuk inventarisasi aset dan potensi yang dimiliki suatu desa, dan
untuk mengetahui kendala dalam upaya untuk pemberdayaan desa.
Beberapa kementrian seperti kementrian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negeri, Badan Pusat
Statistik dan beberapa kementrian lain menggunakan batas desa untuk
suatu kepentingan dalam pembangunan wilayah.

Batas desa digunakan sebagai dasar untuk pembuatan
batas administrasi yang lebih tinggi seperti batas kecamatan, batas
kabupaten dan batas provinsi (Talitha dkk. 2013). Dengan batas desa
yang tidak jelas, maka pembuatan batas yang lebih tinggi pun akan
terganggu dan sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, penentuan
batas desa merupakan hal yang wajib terselesaikan supaya batas-batas
administrasi yang lebih tinggi dapat ditentukan. Selain itu Penetapan
dan penegasan batas desa sangat penting terkait dengan keuangan
yang diberikan pemerintah pusat ke desa. Batas desa yang tidak jelas
dapat menimbulkan pertikaian antar desa yang berdekatan. Hal ini
karena akan terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan aset atau
sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Apalagi jika sumber daya yang
dipermasalahkan memiliki nilai ekonomi tinggi, maka pertikaian antar
desa akan meluas jika batas desa tidak segera ditetapkan dengan jelas.
Menurut Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan
dan Penegasan Batas Desa, tujuan dari penetapan dan penegasan batas
desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan,
90