Page 109 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Pemetaan Batas Desa Secara Partisipatif

untuk Mewujudkan Optimalisasi
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa

Guna Memenuhi Hak Rakyat Atas Tanah

Haniefah Astriani

Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari
16.056 pulau yang telah diberi nama dan terverifikasi (Ambari 2017).
Untuk mengurus Negara yang terdiri dari banyak pulau, pemerintah
membutuhkan strategi pemerintahan yang tepat agar seluruh wilayah
dapat terkelola dengan baik salah satu caranya adalah dengan membagi
Negara Indonesia ke dalam beberapa Provinsi, kemudian dibagi lagi
dalam tingkat kabupaten atau kota, dan selanjutnya dibagi lagi menjadi
daerah yang lebih kecil berupa desa. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengurus urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6
Tahun 2014. Dengan adanya level pemerintahan terkecil diharapkan
akan mempermudah jalannya roda pemerintahan untuk pemerataan
ekonomi dan pembangunan. Menurut Peraturan Kementrian Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2015 jumlah desa di Indonesia mencapai
83.184 dan setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan
adanya pemekaran desa oleh pemerintah. Pemekaran desa bertujuan
untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
sehingga akan terjadi peningkatan ekonomi suatu wilayah. Namun
perlu diperhatikan, bahwa pemekaran desa juga menyebabkan batas
desa mengalami perubahan yang bisa menimbulkan permasalahan di
bidang pertanahan di kemudian hari. Hingga saat ini masih banyak
sengketa permasalahan konflik pertanahan di Indonesia. Sengketa
89