Page 111 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 111
memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah
desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sehingga diharapkan
suatu desa mempunyai batas yang jelas yang akan berdampak pada
pengelolaan sumberdaya alam desa secara maksimal tanpa khawatir
akan ada konflik dengan desa lain.
Contoh permasalahan batas desa adalah desa Gandis dengan
desa Sukarami dan desa lain yang berbatasan dengan desa Gandis. Batas
desa yang tidak jelas menyebabkan beberapa pihak mengkalim sebagian
wilayah desa Gandis adalah wilayahnya. Di Kalimantan Barat, tepatnya
di desa Kepuluk dan desa Sei Melayu Rayak juga terjadi permasalahan
batas desa yang tidak jelas. Permasalahan ini mengakibatkan saling
klaim kepemilikan lahan antar warga yang akan menimbulkan konflik
jika tidak segera diselesaikan (Ngadri 2017). Permasalahan batas
antar desa juga terjadi pada desa-desa di Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan, desa yang bermasalah batasnya adalah desa
Hampalit dengan desa Tumbang Liting dan juga desa Tewang Kedamba
dengan desa Tumbang Liting (Gofur 2017).
Penetapan dan penegasan batas desa telah diatur dalam
Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 27 Tahun
2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Penetapan dan
penegasan batas desa merupakan dua hal yang berbeda. Menurut
pasal 1 ayat 10 berbunyi “Penetapan batas desa adalah proses penetapan
batas desa secara kartometrik di atas suatu peta yang telah disepakati”.
Sementara pasal 1 ayat 11 menerangkan bahwa “Penegasan batas desa
adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan batas
desa berdasarkan hasil penetapan”. Berdasarkan ayat 10 dan 11 pasal 1
Permendagri No. 27 Tahun 2016 jelas bahwa penetapan batas merupakan
penentuan batas baik itu diatas peta berupa citra satelit, atau jika tidak
memungkinkan dapat digambarkan secara manual di kertas atau
digambarkan diatas tanah. Batas yang digambarkan merupakan hasil
putusan musyawarah masyarakat beserta perangkat desa dan tokoh
masyarakat. Dalam penetapan batas tidak lupa untuk menghadirkan
berbagai pihak dari desa yang berdekatan untuk menghidari penetapan
91
