Page 112 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

batas yang tumpang tindih. Sementara penegasan batas dilakukan
di lapangan untuk menghasilkan koordinat-koordinat batas yang
mengacu pada hasil penetapan hasil musyawarah sebelumnya.
Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan bahwa batas
desa merupakan awal pembangunan Indonesia. Batas yang digunakan
sebagai batas desa dapat berupa batas alam dan batas buatan. Batas
alam adalah unsur alami seperti gunung, danau, sungai, pantai, dan
lain sebagainya yang berasal dari alam. Sementara itu, batas buatan
adalah batas yang dibuat oleh manusia seperti batas saluran irigasi,
pilar batas, rel kereta api, dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan
dalam Permendagri No. 27 Tahun 2006.

Diperlukan cara pemetaan yang efektif untuk menghindari
perbedaan batas desa setiap desa di Indonesia. Pemetaan batas desa
perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu cara membangun
basis data batas desa guna menghasilkan batas-batas yang jelas antar
desa supaya perencanaan wilayah di desa berjalan dengan lancar. Salah
satu cara yang dapat digunakan untuk pemetaan batas desa adalah
dengan cara pemetaan pastisipatif. Pemetaan partisipatif batas desa
merupakaan pemetaan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat
dalam penetapan dan penegasan batas desa (Hidayat dkk. 2005).
Masyarakat dinilai lebih paham mengenai wilayahnya sehingga peran
masyarakat dalam pemetaan partisipatif batas desa menjadi lebih
dominan untuk menentukan batas wilayah mereka. Penyusunan
basis data batas desa secara partisipatif akan meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang
dimiliki wilayah. Dengan menentukan batas desa masyarakat dapat
dengan leluasa memanfaatkan potensi yang ada di desanya tanpa rasa
khawatir akan terjadi masalah dengan desa lain karena saling klaim
wilayah untuk pengelolaan sumber daya. Pemetaan partisipatif batas
desa mampu membangun kesadaran kolektif desa, pengelolaan untuk
desa pun dapat dilakukan dengan maksimal oleh warga desa setempat
karena kepemilikan desa jelas (Sutardjo 2017). Batas desa yang telah
disepakati dan ditentukan akan mempermudah pengakuan dari desa-
92