Page 131 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 131
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini (BPS 2017):
Gambar 2. Diagram Persentase Jumlah Bidang Tanah Yang Sudah
Bersertifikat
Jika dilihat dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan percepatan penguatan
hak rakyat untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah kepada rakyat secara adil
dan merata, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat yang akan berimbas pada pada perkembangan
ekonomi nasional. Dengan besarnya target PTSL dan dengan segala
kelonggaran serta kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaannya,
justru membuka lebar kemungkinan adanya penurunan kualitas
yang menyebabkan memburuknya tata usaha pendaftaran tanah.
Sehingga diperlukan suatu terobosan baru yang merujuk pada
percepatan administrasi pertanahan dengan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat yang dapat meringankan beban Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun hasilnya
tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat
mengedepankan jaminan kepastian hukum.
Percepatan Penguatan hak rakyat yang memberi jaminan
kepastian hukum harus mampu membuktikan bahwa pemegang
hak (subjek) benar-benar berhak atau mempunyai hubungan hukum
111
