Page 126 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Ketiga, Kesetaraan dalam hak atas tanah juga adalah ukuran
dari sebuah masyarakat yang adil dan progresif. Begitupula Indonesia
sebagai negara hukum, yang tujuan daripada bentuk negara hukum
sendiri adalah terciptanya keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat
disamping tujuan lain, yaitu kemanfaat dan kepastian hukum. Hal ini
sangat sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang tertuang
dalam Pasal 4 TAP MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan
Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Terakhir Agarwal
berpendapat bahwa faktor pemberdayaan sebagai sebuah proses yang
mendorong kemampuan individu-individu atau kelompok-kelompok
yang tidak beruntung/lemah (tidak berdaya) untuk menantang dan
mengubah kuasa yang timpang, dengan berpihak kepada mereka yang
berada dalam posisi dilemahkan secara ekonomi, sosial dan politik.
Kepemilikan tanah pertanian yang diberikan secara kredit kepada
petani perempuan yang terkena dampak dari konflik agraria dengan
cepat dapat diberdayakan kembali tanpa takut akan kehilangan hak
atas tanahnya yang sudah dikuasai dengan hak milik.

Penutup
Berdasarkan hal tersebut maka penerapan “Land Development
Credit” bisa menjadi solusi untuk percepatan reforma agraria
ditengah tersendatnya pelaksanaan reforma agraria di Indonesia
khususnya mengenai kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan,
penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/
sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No IX
Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, guna terciptanya keadilan hak atas tanah rakyat Indonesia.
Kelak dampak Kesejahteraan, efisiensi produksi, persamaan dan
pemberdayaan perempuan dapat dirasakan oleh kaum perempuan,
khususnya para petani perempuan di Indonesia.

106