Page 128 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Sistem Informasi Administrasi Pertanahan

Desa sebagai Bentuk Partisipasi
Masyarakat dalam Percepatan Penguatan

Hak Rakyat

Diah Retno Wulan

Pendahuluan
Percepatan penguatan hak rakyat merupakan salah satu
amanat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dimana kesejahteraan
dan keadilan rakyat menjadi tujuan dan tolak ukur keberhasilannya.
Penguatan hak rakyat dalam rangka melindungi kepemilikan Hak Atas
Tanah perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang
dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hokum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
Lebih lanjut mengenai penjabaran tersebut maka dibuatlah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-
Undang Pokok Agraria) untuk menjamin kepastian hukum mengenai
hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh melalui
proses pendaftaran tanah sebagai implementasi dari Pasal 19 UUPA
yang sudah selayaknya mewadahi kesempatan berpartisipasi yang
sama baik bagi laki-laki maupun perempuan sesuai amanat Pasal 9 ayat
(2) UUPA. Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional tahun 2015-2019 digambarkan bahwa Sasaran
Strategis 1 (SS1) adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat
melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan dengan

108