Page 132 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

dengan tanahnya (objek) yang dibuktikan dengan adanya pembukuan
data yuridis dan data fisik bidang tanah yang diterima sebagai data
yang benar dan didukung dengan tersedianya peta hasil pengukuran
secara kadastral, daftar umum bidang-bidang tanah yang terdaftar
dan terpeliharanya daftar umum tersebut dengan data yang mutakhir
serta kepada pemegang hak diberikan tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sertipikat tanah.
Kepastian hukum hak atas tanah pada dasarnya dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang terdapat dalam sistem hukum pendaftaran tanah,
yaitu (Wahid 2008):
a. Substansi hukum, yang terdiri dari tujuan, sistem dan tata
laksana pendaftaran tanah;
b. Strukur hukum, yang terdiri dari aparat pertanahan dan
lembaga penguji kepastian hukum, bahkan juga lembaga
pemerintah terkait;
c. Kultur hukum, yang terdiri dari kesadaran hukum
masyarakat dan realitas sosial.
Terobosan baru yang merujuk pada percepatan administrasi
pertanahan untuk mendukung percepatan penguatan hak rakyat
dalam pelaksanaanya selayaknya mampu mewadahi kesempatan
berpartisipasi bagi seluruh rakyat demi mencapai tujuan nasional.
Hal ini masih terkendala dengan lemahnya kesadaran masyarakat.
Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu hambatan
yang dianggap sebagai cerita lama yang klise. Padahal, awal dari
keberhasilan suatu program pemerintah adalah adanya partisipasi
rakyat yang diwujudkan dengan kesadaran.
Partisipasi berasal dari bahasa latin partisipare yang
mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau
turut serta (Rohman dkk. 2009, 45). Fokus partisipasi adalah pada
keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/fisik
semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut
bukanlah partisipasi. Selain itu terdapat kesediaan untuk memberikan

112