Page 137 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini dapat dikatakan sebagai
simbiosis mutualisme. Dimana masyarakat memperoleh pengetahuan
baru, mengetahui pentingnya pensertipikatan tanah, mengetahui
proses pensertifikatan tanah serta mengetahui dampak buruk yang
ditimbulkan bila tanah tidak disertipikatkan, sehingga masyarakat
tergerak untuk mensertipikatkan tanah miliknya. Selain itu, hal ini juga
sangat membantu tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dalam mewujudkan percepatan penguatan hak
rakyat demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Desa membantu
Satgas Yuridis lebih mudah dan cepat dalam memperoleh informasi
pertanahan namun kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini juga dapat mencegah kemungkinan bahwa saat kuantitas
diutamakan, maka kualitas memiliki kemungkinan untuk menduduki
posisi kedua.

Keberhasilan percepatan penguatan hak rakyat diawalai dengan
adanya partisipasi aktif rakyat yang diwujudkan dengan kesadaran
untuk turut serta dalam mencapai tujuan nasional yaitu keadilan
dan kesejahteraan rakyat. Dengan melibatkan masyarakat sebagai
kepanjangan tangan dari Kantor Pertanahan dalam melahirkan Sistem
Informasi Administrasi Pertanahan Desa maka dapat membuka peluang
bagi terlaksananya percepatan penguatan hak rakyat dengan baik.
Mengingat besarnya target PTSL dan dengan segala
kelonggaran dan kemudahan yang diberikan, justru membuka
lebar kemungkinan adanya penurunan kualitas baik pada aspek
legalitas, aspek fisik, aspek yuridis maupun aspek administrasi yang
menyebabkan memburuknya tata usaha pendaftaran tanah sehingga
diperlukan suatu terobosan baru yang melibatkan partisipasi aktif
masyarakat seperti Sistem Informasi Administrasi Pertanahan
Desa. Karena bagaimanapun juga, suatu program yang dirancang
sedemikian rupa oleh Pemerintah akan sulit dilaksanakan tanpa
adanya partisipasi dari masyarakat sebagai sasaran pembangunan.

117