Page 138 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Penutup
Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Desa merupakan
sistem informasi pendukung dalam infrastruktur tata kelola
pertanahan yang terintegrasi dalam lingkup Desa. Lebih dari
itu, Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Desa semakin
mendorong tumbuh dan berkembangnya daya serap aspirasi dan
daya pancar aspirasi dari masyarakat Desa. Dimana hal ini dapat
menggerakkan mayarakat untuk berperan serta dalam program
pemerintah karena memiliki pemikiran dan perasaan yang besar
akan pentingnya percepatan penguatan hak rakyat. Dari uraian
di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Administrasi
Pertanahan Desa merupakan bentuk partisipasi masyarakt dalam
percepatan penguatan hak rakyat.

Daftar Pustaka

Aisiyah, Nuraini dan Teguh Tri Erawanta 2010, Sistem informasi
pertanahan sebagai alat untuk pengembangan, No. 72 Th. XXII,
Magistra.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2017,
Membuka Akses Pembiayaan Masyarakat Mealui Percepatan
Sertifikasi Tanah, dilihat pada 2 Oktober 2017, http://www.
bpn.go.id/Publikasi/Siaran-Pers/membuka-akses-pembiayaan-
masyarakat-melalui-percepatan-sertifikasi-tanah-60997.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015.
Rohman, Ainur dkk. 2009. Politik, Partisipasi Dan Demokrasi Dalam
Pembangunan, Malang, Averroes Press.
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

118