Page 75 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Kontribusi Pesantren Agribisnis Terpadu

dalam Upaya Penguatan Hak atas Tanah

Moh. Taqiyuddin Saleh

Pendahuluan
Tanah merupakan sumber daya alam yang menjadi elemen
penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Keberadaan tanah
tidak dapat dipisahkan dari segala aktifitas manusia dalam bidang
ekonomi, sosial, politik dan budaya baik itu secara perseorangan
ataupun gotong royong. Karena itulah pertanahan perlu dikelola,
diatur dan ditata secara nasional, regional maupun sektoral untuk
menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara
yang didukung oleh keberhasilan tanah dalam mewujudkan keadilan
sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Ermalasari
2016).

Mengingat begitu pentingnya tanah bagi individu maupun
kelompok, maka Indonesia sebagai negara hukum mengatur hak
kepemilikan dan pengelolaan tanah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk
undang-undang tertulis yang bertujuan meminimalisasi terjadinya
persoalan yang timbul karena perebutan atau pengakuan kepemilikan
atas tanah. Pemilik tanah yang berhak mengelola dan memanfaatkan
tanahnya diberi sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut
hukum.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai
rujukan segala hukum di negeri ini telah mengatur perihal pertanahan.
Sebagaiamana termaktub dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “Air,
tanah dan kekayaan alam lainnya yang menyangkut hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat”. Secara lebih spesifik aturan mengenai
pertanahan kemudian diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960
tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
55