Page 78 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

royong (Ermalasari 2016). Adanya aturan ini dapat kita pahami sebagai
upaya pemerintah untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah
oleh warga negara Indonesia secara adil dan bijaksana.
Namun demikian, aturan kepemilikan dan pengelolaan tanah
yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi tidak maksimal fungsinya
ketika masyarakat Indonesia tidak menggunakan hak atas tanah yang
dijamin oleh pemerintah dan memaksimalkan pengelolaan tanah demi
mendukung upaya pembangunan nasional. Apalah artinya legalisasi
dalam bentuk sertifikasi jika tanah yang dimiki oleh rakyat hanya
menjadi lahan yang tidak dimanfaatkan? Oleh karena itulah masyarakat
perlu menggunakan hak pengelolaan terhadap tanah secara maksimal.

Kehadiran Pesantren Agribisnis Terpadu
Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan
yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks
sejarah pengembangan pendidikan, pesantren memiliki partisipasi
yang besar berupa transmisi ilmu keagamaan, pengkaderan ulama, serta
pelestarian tradisi Islam dalam lingkungan masyarakat (Azra 2001).
Pesantren sebagai sebuah institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan
inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya
merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial
masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren hanya memposisikan
dirinya sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak
tahun 1970-an beberapa pesantren telah berusaha melakukan reposisi
dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti
ekonomi, sosial, dan politik (Budiyanto dan Machali 2014).

Pesantren yang awalnya dikenal hanya memberikan pendidikan
keislaman, kini bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang
tidak hanya fokus mengajarkan materi keislaman. Selain mengajarkan
materi kegamaan, dewasa ini pesantren memberikan pejaran umum
bagi santrinya. Bahkan tak hanya itu, tidak sedikit pesantren yang
mengajarkan keahlian kewirausahaan bagi santrinya.

58