Page 117 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

yang sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas, maka
dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah”

Selain Hak perseorangan yang dikenal dalam hukum adat, ada juga Asas
-Asas Hukum Adat yang mengatur tentang hak Masyarakat Hukum Adat,
antara lain:
a. Asas kenasionalan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatakan bahwa “seluruh
wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat
Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”.
b. Asas pada tingkat tertinggi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara.
Asas ini didasari pada Pasal 2 ayat (1) UUPA. Sesuai dengan pendirian
tersebut, perkataan “dikuasai” di sini bukan berarti dimiliki, akan tetapi
adalah pengertian yang memberikan wewenang kepada Negara sebagai
organisasi kekuasaan bangsa Indonesia pada tingkatan yang tertinggi
untuk:

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan
alam.
2) Menentukan dan mengatur hak dan kewajiban yang dapat dipunyai
atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya yang ditimbulkan dari hubungan kepentingan orang
dan unsur agraria itu.
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum terkait bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

c. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan
atas persatuan bangsa dari pada kepentingan perseorangan atau golongan.
Dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPA, sekalipun hak ulayat atau hak
masyarakat hukum adat (tanah bersama menurut hukum adat)
masih diakui keberadaannya dalam sistem Hukum Agraria Nasional,

100