Page 115 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 115

yang bersifat magis dan tidak dapat dilenyapkan. Hubungan dan keterikatan
            seperti ini dalam konteks filosofi adat di kenal dengan istilah hak milik dan
            istilah hak lain dalam hukum adat berdasarkan istilah hukum adat di daerah
            tersebut.

                Dalam  literatur  ilmu  hukum,  Istilah  Hukum  Adat  merupakan
            terjemahan dari istilah Belanda : “Adat-Recht”, yang pertama kali dikemukakan
            oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya : “De
            Atjehers” (orang-orang Aceh). Istilah “Adat-Recht” ini kemudian dipakai pula
            oleh: Cornelis van Vollenhoven yang menulis buku-buku dan memberikan
            pandangan tentang Hukum Adat dalam 3 jilid yaitu: “Het Adat-Recht van
            Nederlandsch Indie” (Hukum Adat Hindia-Belanda).
                                                          127
                Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum adat adalah “himpunan
            peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing
            pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak
            lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)”. 128

                Menurut B. Ter Haar Bzn, Hukum adat adalah “keseluruhan aturan yang
            menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas)
            yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya
            berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati”.
                Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang
            kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan
            memiliki sanksi (dari hukum itu)”.
                Menurut Bushar Muhammad, hukum adat adalah : hukum yang
            mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain
            baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang
            benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh
            anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-
            peraturan yang menguasai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam
            keputusan para penguasa adat mereka yang mempunyai kewibawaan dan
            berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan


                127   Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.
                128   Cornelis  van Vollenhoven,  Orientasi dalam Hukum Adat  Indonesia, Jembatan
            kerjasama dengan Inkultra Foudation inc., Jakarta, 1983, hlm.14.


                                            98
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120