Page 45 - Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo
P. 45

30  Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras
                 di Kabupaten Sukoharjo


             tanah  dari  pertanian  ke  non  pertanian  akan  menyebabkan
             terjadinya  perubahan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dari
             perubahan penggunaan  tersebut  sangat  akan  terjadi  perubahan
             matapencaharian penduduk yaitu dari petani menjadi bukan petani,
             atau bahkan menjadi pengangguran. Jika dibiarkan terus-menerus
             dapat mengancam keberlanjutan sistem kemampuan kepemilikan
             sumberdaya  manusia yang  tidak  sesuai  dengan  ketrampilan yang
             dimiliki  sebagai  petani  tidak sesuai  lagi, sehingga  perkembangan
             perubahan  penggunaan  lahan  pertanian  menjadi  non  pertanian
             dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat (Dewi dan
             Rudiarto, 2013).


             5.  Kebijakan penggunaan lahan
                 Untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan, lahan pertanian
             terutama lahan  sawah beririgasi  teknis  di  Sukoharjo  akan
             dipertahankan (Dinas Pertanian kabupaten Sukoharjo, 2008).
             Pengaturan kawasan lahan pertanian tersebut telah diperjelas dalam
             Peraturan Pemerintah, Nomor 15 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan
             Penataan Ruang. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo
             tahun 2008 bahwa ketentuan luas lahan pertanian yang dibuat oleh
             Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus sesuai
             dengan Perda RTRW tingkat propinsi, sebagai patokan luas lahan
             yang bakal dipertahankan sekitar 26856 ha yaitu terdiri dari 21257 ha
             lahan pertanian basah dan 4599 ha lahan kering atau sebagai pedoman
             penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di samping itu
             dalam kebijakannya tersebut juga mengatur pencegahan perubahan
             penggunaan lahan persawahan dengan tidak penutup kemungkinan
             pencetakan atau pengalihan dari lahan kering menjadi lahan basah.

             6.  Zonasi lahan
                 Zonasi (Zoning)  merupakan alat  untuk  mengawasi gangguan
             dan melindungi  nilai kekayaan melalui  peraturan  penggunaan
             lahan. Zoning berguna dalam penyelesaian konflik tata guna lahan,
             melalui persengketaan  atau pemaksaan pembatasan perjanjian
             swasta/pribadi (Bassett, 1938).
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50