Page 55 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 55
Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 41
waktu yang tidak lama, misalnya pada tahun anggaran
berikutnya, setidaknya pembangunan prasarana jalan sudah
dapat diselesaikan. Pada tahun selanjutnya, pembangunan
fisik lainnya seperti gedung pertemuan untuk meningkatkan
solidaritas dan kohesi sosial peserta KT dapat dituntaskan
pembangunannya.
Pembangunan fisik itulah yang membuat kebijakan
pertanahan ini menjadi meningkat kualitasnya sebagai
pendukung pemanfaatan ruang yang efektif, sehingga
komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti pelaksanaan
KT yang sudah ditata aspek pertanahannya itu harus menjadi
perhatian utama dari Pemerintah Daerah sebagai pemimpin
semua pembangunan nasional di daerahnya. Oleh karena
sekarang ini, dalam praktik pelaksanaannya, peserta KT
masih lebih merasakan KT sebagai salah satu kegiatan
sertipikasi pemilikan tanah belaka, karena terlalu lamanya
penindaklanjutan pembangunan fisik, seperti konstuksi
prasana jalan dan fasilitas umum lainnya. Tidak jarang, sampai
4
lebih dari 5 (lima) tahun setelah diserahkannya sertipikat
tanah kepada peserta KT, pembangunan fisik itu belum
juga dilaksanakan. Sebagaimana, konsep KT di Indonesia,
kewenangan untuk membangun berbagai konstruksi fisik
itu tidak berada pada otoritas pertanahan, melainkan pada
pemerintahan daerah, dalam hal ini otoritas pekerjaan umum.
4 Soni Harsono, Penggunaan Tanah Konsolidasi Tanah dalam
Pembangunan Perkotaan, Pidato Utama Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN pada Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan
(kerjasama BPN dengan ITB) pada tanggal 15 Oktober 1997 di
Bandung, 1997, hlm. 12.
