Page 54 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 54
40 Oloan Sitorus
ketahanan nasional juga masih merupakan tantangan berarti.
Keberatan masyarakat menyerahkan STUP masih merupakan
tantangan yang serius, jika peserta KT belum merasakan
manfaat KT itu sendiri secara konkrit dalam waktu yang
secepatnya. Kepercayaan masyarakat kepada konsep KT akan
meningkat dan terjaga apabila masyarakat merasakan STUP
yang disumbangkannya benar-benar dirasakan manfaatnya
meningkatkan nilai tanah yang dimilikinya setelah
pelaksanaan KT.
Dalam pada itulah, maka mendalami persoalan dalam
aspek kelembagaan pelaksanaan KT, yakni komitmen bersama
para pemangku kepentingan (stake holders) untuk mendukung
keberhasilan pelaksanaan KT dan tindaklanjut pelaksanaan
KT sampai menuntaskan pembangunan infrastruktur seperti
prasarana jalan. Dalam pada itu, di lingkungan internal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (selanjutya disebut
Kemen ATR/BPN) sekarang ini penting untuk menyadari
sejak awal bahwa KT bukanlah kegiatan sertipikasi tanah
belaka. KT adalah kebijakan pertanahan terpadu yang hasilnya
hanya dapat optimal jika segera ditindaklanjuti pembangunan
fisiknya. Hanya dengan penuntasan pembangunan fisik itu
KT dirasakan manfaatnya sebagai kebijakan pertanahan
terpadu oleh masyarakat. Dalam pada itulah, maka kalangan
internal Kementerian ATR/BPN tampaknya perlu secara
intensif membangun kembali perspektif wilayah dalam
merancang pelaksanaan KT. Selanjutnya, setelah masyarakat
menerima sertipikat tanah hasil penataan pertanahan (yang
luasnya setelah dikurangi STUP), maka – idealnya - dalam
