Page 37 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 37
I. PENDAHULUAN DAN TINJAUAN UMUM
1. Masalah pertanahan hendaknya dilihat dalam rangka proses pembangu-
nan nasional secara menyeluruh. Penggarisan trilogi pembangunan yang
terkandung dalam Rencana Garis-garis Besar Haluan Negara, yang
disampaikan oleh Bapak Presiden Republik lndonesia kepada Sidang
Umum Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1977, dalam
hakikatnya menyangkut tiga dimensi yang kait-mengait satu dengan
yang lainnya dalam proses pembangunan: pertumbuhan ekonomi,
pem bagian pendapatan yang lebih adil dan merata serta kestabilan
dalam usaha perkembangan masyarakat. Tujuannya ialah agar laju
pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang cukup tinggi mencerminkan
peningkatan produksi yang semakin meluas di berbagai bidang dan
ragam kegiatan masyarakat. Dalam proses tersebut supaya juga pola
penggunaan sumber daya produksi (productive resources) diarahkan
pada pemenuhan serangkaian kebutuhan dasar (pangan, sandang,
pemukiman, pendidikan dan kesehatan) bagi jumlah penduduk yang
semakin bertambah, maupun pada penciptaan lapangan kerja produktif
bagi angkatan kerja yang semakin besar. Pola pertumbuhan ekonomi dan
pola penggunaan sumber-sumber daya produksi seperti yang dimaksud
itu dapat melancarkan terselenggaranya pola pembagian pendapatan
nasional secara lebih adil dan merata. Bila kebutuhan dasar bagi rakyat
penduduk terpenuhi dan pekerjaan produktif terciptakan bagi angkatan
kerja, maka taraf hidup untuk sebagian besar penduduk akan meningkat,
baik dalam arti tingkat hidup maupun dalam arti mutu kehidupan.
Satu sama lain itu berarti bahwa bagian yang semakin banyak dari hasil
produksi masyarakat diterima oleh sebagian besar rakyat penduduk.
Peningkatan produksi yang disertai oleh pembagian hasilnya (pendapatan)
yang lebih adil dan merata akan menjaga suasana kestabilan masyarakat
dalam proses pembangunan, sehingga dengan demikian juga dapat
memantapkan ketahanan nasional.
2. Perkembangan yang dikehendaki dan seperti yang terungkapkan di atas
secara pokok, berdasarkan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan
sumber-sumber daya produksi (manusiawi maupun alamiah) dengan
2