Page 41 - Masalah Pertanahan di Indonesia

persegi di tahun l985 dan 960 jiwa per kilometer persegi di tahun 2000.

Pada dewasa ini diperkirakan bahwa 80% lebih dari seluruh penduduk
pulau Jawa masih bermukim di daerah pedesaan (dalam arti: rural
population).
Sementara ini masalah pertanahan di luar Jawa-Madura dan Bali
sepintas kilas menimbulkan kesan bahwa pemecahannya belum terlalu
mendesak, karena kelihatannya masih memberi kemungkinan besar
untuk ekstensifikasi tanah atau areal pertanian dan pemukiman.

Namun dari data yang disajikan oleh kasus Sumatera Barat dan Aceh
jelas tercermin bahwa sejumlah faktor lain seperti keadaan alam dan
kekurangan prasarana, kurang subumya tanah dibandingkan dengan
Jawa dan Bali, pertumbuhan penduduk yang sama derasnya, dan
kekuatan ikatan serta batasan-batasan hukum adat, cukup mengeruhkan
masalah pertanahan juga. Kecenderungan ini seyogianya segera
ditangani, justru oleh karena beberapa proyek nasional yang besar
dilaksanakan di Sumatera, diantaranya perkebunan, persoalan P.H.P
program transmigrasi dan pemukiman, pembangunan jalan lintas dan
pengembangan jalur-jalur komunikasi.
Segala sesuatu itu memerlukan penelitian dan penanganan dalam jangka
pendek, agar banyak masalah yang telah merumitkan keadaan di Jawa-
Madura dan Bali tidak berulang di pulau-pulau lain dalam wilayah
Tanah Air kita.
Mengingat masalah pertanahan yang sudah begitu mendesak di
Jawa-Madura (dan juga Bali) berhubung dengan sektor pertanian
dan kepadatan penduduk, maka pelaksanaan penelitian pada saat
dan tahap ini diarahkan terlebih dahulu pada permasalahan di Jawa,
Madura dan Bali. Hal ini sekali-kali tidak boleh diartikan seakan-akan
permasalahan sekitar pertanahan di luar Jawa, Madura, Bali dianggap
titik penting. Penelaahan pada perkembangan keadaan di Jawa-Madura-
Bali semata-mata didasarkan atas pertimbangan relevansi mendesaknya
3
permasalahan, maupun data-data dan hasil penelitian yang sudah
3 Khusus menyangkut masalah pangan, tebu, perikanan tambak, garam, pengairan,
dan sebagainya.

6