Page 45 - Masalah Pertanahan di Indonesia

pertanian hanya berjumlah 3 juta orang. Hal ini menandakan bahwa
penyerapan tenaga kerja oleh sektor di luar pertanian masih belum
memadai, sehingga sebagian pekerja keluarga menganggur secara
terselubung (disguised unemployed) atau setengah menganggur dan tidak
bekerja penuh (underemployed).

Kecenderungan tersebut dalam hal pertanahan yang menyangkut bidang
pertanian memperkuat keharusan kebijaksanaan untuk mengarahkan
alokasi sumber-sumber daya produksi dan investasi kepada sektor-sektor
yang mengandung kemungkinan potensial untuk perluasan kesempatan
kerja dan peningkatan lapangan kerja produktif maupun kepada bidang-
bidang usaha kegiatan yang bersifat padat-karya.
9. Perkembangan keadaan seperti yang dibentangkan dalam pasal-pasal di
atas telah menimbulkan serangkaian permasalahan tanah yang beraneka
rupa dan serba kompleks. Dalam pada itu inti pokok permasalahan yang
dimaksud itu berkisar pada pemilikan tanah, penguasaan tanah, dan
penggarapan tanah.

Serangkaian golongan pemilik tanah (terdaftar sebagai pemilik yang de
jure masih memiliki tanah) sudah kehilangan kekuasaan atas tanahnya
dan/atau atas hasil tanah yang bersangkutan. Kekuasaan itu sudah ada
pada golongan lain yang secara de facto ekonomis menguasai tanah yang
bersangkutan dan/atau hasil tanah tersebut. Dalam keadaan demikian
tidak jarang terjadi bahwa para pemilik tanah menjadi penggarap/buruh
de jure masih milik sendiri.
Perimbangan hubungan antara pemilikan-penguasaan-penggarapan tanah,
terutama yang menyangkut pembagian hasil dan penerimaan balas jasa
antara pihak pemilik tanah-pihak yang menguasai tanah-pihak penggarap
tanah kini merupakan masalah pokok yang mengandung ramifikasi
(akibat pengaruh yang bercabang yang luas di bidang ekonomis-sosial
dan politik.
10. Dalam konstelasi keadaan yang terungkapkan di atas dengan kekuatan-
kekuatan yang terkandung di dalamnya, harus diketengahkan landasan
hukum untuk kebijaksanaan yang diperlukan. Satu sama lain hal itu me-
nya ng kut perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pembagian

10