Page 50 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Satu sama lain hal itu memberi peluang bagi golongan yang bermodal,
di lingkungan perkotaan maupun di daerah pedesaan, untuk berbuat
dengan melanggar pasal-pasal UUPA dan UUPBH yang sudah berlaku
sejak tahun 1960, dan dengan merugikan kepentingan petani kecil dan
petani penggarap. UUPA dan UUPBH yang berlaku sejak 1960 pada
dasamya dan da1am hakikatnya memang memberikan landasan untuk
menanggulangi banyak masalah pertanahan.

Dalam pada itu kini temyata bahwa dalam berbagai hal yang penting
UUPA dan UUPBH tersebut masih harus dilengkapi dengan serangkaian
peraturan pelaksanaan. Oleh sebab itu perlengkapan dan penyempumaan
hukum yang bersangkutan harus terlebih dahulu segera diselesaikan.
3. Dalam rangka umum alokasi sumber-sumber daya produksi dalam
proses pembangunan, maka harus diusahakan pemanfaatan tanah
pertanian secara optimal. Pengertian “optimal” ini selanjutnya dilihat
dalam rangka tujuan pembangunan yang mengandung tiga dimensi:
peningkatan produksi-pembagian hasil produksi yang adil dan lebih
merata-kestabilan masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi dalam pengamatan dan penelitian tentang
masalah pertanahan, yang menyangkut berbagai bentuk dan jenis
diberbagai bidang pertanian, diperlukan sekelompok rangkaian ukuran
patokan (set of criteria), yaitu untuk menilai sampai berapa jauh tanah
pertanian telah dimanfaatkan secara optimal, dalam arti sebagaimana
dimaksud tadi.
Kelompok kriteria sosio-ekonomis yang seyogyanya diperhatikan dalam
penelaahan, penelitian dan penilaian tentang peranan dan pemanfaatan
tanah pertanian secara optimal, mencakup, a.1.:
(1) tingkat produktivitas per satuan luas areal (hektar)

(2) tingkat pemanfaatan tenaga kerja manusia
(3) pendapatan tenaga kerja per satuan waktu
(4) penyebaran pendapatan dalam sektor pertanian maupun antara
sektor pertanian dan sektor-sektor di luar pertanian.

15