Page 53 - Masalah Pertanahan di Indonesia

(1) tanah yang dibagikan menjadi terlalu sempit.

(2) sesudah tahun 1965/66 oleh pihak yang merasa dirugikan oleh
pelaksanaan landreform dilontarkan tuduhan-tuduhan, bahwa
penerima tanah ada indikasi terlibat G.30.S./P.K.I.
(3) bebas pemilik menuntut kembali tanahnya dengan sekedar
kompensasi atau bahkan dengan intimidasi dan paksaan.

(4) di beberapa daerah ada kasus-kasus, dimana para penerima sendiri
merasakan redistribusi sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan
ajaran agama.

B. PENGUASAAN DAN PENGGARAPAN

1. Bagi Hasil
Menurut data yang dikumpulkan melalui sensus pertanian 1963 dan 1973
maka di Jawa dan Madura pada:
1963, 59% petani (0,1 ha ke atas) mengerjakan tanah milik sendiri saja dan
41% menyewa dan menyakap.

1973, 73% petani (0,1 ha ke atas) mengerjakan tanah milik sendiri saja dan
27% menyewa dan menyakap.
Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian pemilik
penyewa (1963) hanya penggarap miliknya saja (1973), sedangkan sejumlah
penyewa atau penyakap yang kekurangan modal keluar dari sektor pertanian
dan memburuh.

Rara-rata Tanah Garapan (Hektar)
Status petani penggarap
1963 1973
1. Penggarap atas tanah milik sendiri 0,67 0,61
2. Penggarap atas tanah milik sendiri dan 0,83 0,75
menyewa atau menyakap
3. Penggarap atas tanah bukan miliknya,
termasuk menyewa dan menyakap 0,48 0,38
Bagi hasil tanah pertanian telah dituangkan dalam suatu undang-undang
Perjanjian Bagi Hasil. Definisi Bagi Hasil mengikuti suatu arti, dimana pemaro

18