Page 49 - Masalah Pertanahan di Indonesia

menjangkau “target groups” itu dialami dalam berbagai program, seperti
diantaranya di bidang pangan (Program Bimas), Inpres Sekolah Dasar,
pengaturan dan pengembangan sistem pengairan (saluran tersier dan
kuarter), pajak tanah (IPEDA), dan sebagainya. Semuanya itu tidak lepas
dari faktor tanah.

Misalnya para pemilik atau penguasa tanah luas secara guntai tidak
selalu berkepentingan untuk ikut dengan program Bimas; ataupun
justru sebaliknya, merekalah yang dapat manfaat terbesar dari program
Pemerintah dengan melimpahnya biaya sarana produksi kepada para
penggarap. Dalam kedua hal tersebut, keadaan tidak menguntungkan
bagi perbaikan kedudukan penggarap. Di lain pihak petani pemilik
yang menggarap sawahnya yang sudah terlalu sempit sering segan untuk
menanggung biaya sarana produksi dan risiko yang berkaitan dengan
paket Bimas.
Kecenderungan-kecenderungan dalam perkembangan keadaan yang
terungkapkan dalam pasal-pasal di atas menandakan, bahwa UUPA
dan UUPBH telah mengalami banyak rintangan dan hambatan
dalam pelaksanaannya. Salah satu sebab ialah karena dalam kenyataan
terdapat kekaburan, bahkan mungkin pembauran mengenai pemilikan,
penguasaan dan penggarapan tanah. “Law enforcement” mengalami
kesulitan dalam mengidentifikasi dengan jelas dan pasti sasaran “target
groups” yang hendak dituju. UUPA dan UUPBH beserta peraturan-
peraturan pelaksanaannya, banyak yang juga belum dapat menjangkau
seluruh wilayah Republik Indonesia dan segenap lapisan masyarakat.

Lagi pula di banyak daerah hukum adat masih berlaku berdampingan
dengan perundangan negara, walaupun sudah ada penegasan bahwa
hukum adat masih dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan negara R.I. Dalam kenyataan sehari-hari
hukum adat yang masih dianut oleh lingkungan pergaulan hidup yang
bersangkutan sulit untuk dikesampingkan dengan begitu saja. Oleh sebab
itu pengelolaan administrasi tanah yang seharusnya merupakan wahana
pengawasan dan pembuktian tentang pemilikan, penguasaan dan
penggarapan tanah juga belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan.

14