Page 47 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 47

Dalam Bab II akan ditelaah lebih lanjut permasalahan yang berpokok
                pada pemilikan tanah, penguasaan tanah dan penggarapan tanah dalam
                berbagai bentuk, sifat dan jenis yang menyangkut bidang pertanian.

                Kemudian dalam Bab III di bahas secara pokok keadaan di bidang
                hukum dan kenyataan di beberapa bidang kegiatan pertanian yang
                dewasa ini perlu mendapat perhatian.


            II.  PERMASALAHAN
            1.  Hal ihwal permasalahan pemilikan tanah-penguasaan tanah-penggarapan
                tanah dalam hakikatnya dari dahulu merupakan masalah sosio-ekonomis
                dengan gejala-gejala yang tidak sehat bagi perkembangan masyarakat
                kita.

                Dalam sejarah perekonomian Indonesia sesudah Perang Dunia I dan
                sejak dasawarsa 20- an, satu sama lain hal itu terutama berkaitan dengan
                hubungan antara petani produsen di satu pihak dan di lain pihak
                pengusaha/pedagang besar dan menengah yang menguasai mata rantai
                perdagangan. Dalam perimbangan kekuatan ekonomis antara kedua
                belah pihak terdapat kepincangan-kepincangan besar. Akibatnya ialah
                bahwa di banyak daerah pertanian, melalui ikatan ijon, persewaan dan
                pengadain tanah, kekuasaan atas hasil tanah beralih secara semi permanen
                atau permanen daripada petani/pemilik tanah kepada pihak golongan
                pengusaha/pedagang tengkulak.
                Masalah tersebut kini menjadi majemuk karena perkembangan keadaan
                yang telah diungkapkan dalam Bab I di atas, yaitu tekanan pertambahan
                penduduk yang disertai oleh semakin terasanya persaingan permintaan
                terhadap tanah berkenaan dengan bertambahnya pusat-pusat kegiatan
                industri, meluasnya lingkungan perkotaan dan tanah sebagai bidang
                sasaran  investasi  oleh  sementaras  golongan  pendapatan  tinggi  yang
                bermukim di kota.
            2.  Pergeseran pemilikan dan/atau penguasaan tanah sering  terjadi
                berdasarkan jual-beli di bawah tangan (underhands) yang tidak terdaftar
                atau atas hukum setempat tanpa kemudian didaftarkan sebagaimana
                diharuskan oleh peraturan undang-undang. Pergeseran penguasaan


                                            12
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52