Page 46 - Masalah Pertanahan di Indonesia

Bagi Hasil (UUPBH) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
yang berlaku sejak tahun 1960 beserta segenap perangkat peraturan-
peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Apakah perangkat serangkaian undang-undang, peraturan-peraturan
pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang kini
tersedia, telah merupakan landasan hukum yang cukup kuat untuk
pengelolaan kebijaksanaan? Artinya, suatu pola dasar kebijaksanaan
dan pelaksanaannya yang mampu untuk menanggulangi kompleks
permasalahan yang berkisar pada pemilikan tanah - penguasaan tanah -
penggarapan tanah.
Sampai berapa jauh landasan hukum dan perangkat peraturannya
sudah cukup luas untuk dapat mencakup berbagai-rupa kenyataan
permasalahan yang kini dihadapi dalam perkembangan ekonomi
masyarakat; ataukah segala sesuatu itu masih harus dilengkapi?

Apakah landasan hukum dan perangkat peraturannya masih dan sudah
sesuai dan memadai dengan penyataan-kenyataan dalam kehidupan
masyarakat, dengan memperhatikan kecenderungan kekuatan-kekuatan
sosio-ekonomis yang sedang berlangsung; ataukah satu sama lain itu
harus diperbaiki dan dikan, atau dalam berbagai hal penting bahkan
harus diubah dengan modifikasi dan substitusi (pergantian)?
Sejauh sudah ada landasan dan perangkat hukum yang dianggap masih
memadai, maka timbul pertanyaan: dalam hal apa, di bidang mana
dan oleh sebab apa pelaksanaannya tidak lancar atau bahkan tidak
diselenggarakan sama sekali? Dengan perkataan lain, apakah kekurangan
dan kelemahan yang kini dialami dalam menanggulangi masalah
pertanahan terutama merupakan soal kurang tertibnya pelaksanaan
hukum (inadequate law enforcement)?
Segala sesuatu yang dikemukakan diatas mengenai segi hukum pada
hakikatnya harus ditelaah dalam rangka hubungan tiga dimensi proses
pembangunan; menguntungkan atau merugikan pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan produksi secara menyeluruh-menguntungkan atau
merugikan pembagian hasil produksi secara adil dan lebih merata-
menguntungkan atau merugikan kestabilan masyarakat.

11