Page 48 - Masalah Pertanahan di Indonesia

tanah juga terjadi karena surat kuasa mutlak yang diberikan oleh pemilik
kepada pihak lain yang bermodal. Dalam kebanyakan hal penguasa
tanah bukanlah pemegang kekitir atau sertifikat tanah. Nampaknya
dewasa ini transaksi- transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan
peraturan undang-undang dan penyerahan surat-surat kuasa mutlak
seperti yang disinggung di atas berlangsung dengan frekuensi yang cukup
memprihatinkan.

Lain daripada itu terjadi proses akumulasi dan pemusatan pemilikan/
penguasaan tanah ditangan segolongan orang yang jumlahnya terbatas,
hal mana jelas melanggar batas- batas maksimum yang dibenarkan oleh
UUPA 1960.
Pergeseran pemilikan/penguasaan tanah disertai akumulasi dan pemu-
satan pemilikan/penguasaan tanah erat hubungannya dengan gejala
pemilikan/penguasaan tanah yang letaknya jauh di luar kecamatan
dimana si pemilik/penguasa tanah yang bersangkutan bertempat tinggal.
Dengan perkataan lain, gejala “absentee ownership” yang meluas atau
apa yang dikenal sebagai “tanah guntai” suatu hal yang tidak dibenarkan
oleh UUPA.

Pergeseran penguasaan tanah, akumulasi dan pemusatan milik atau
kekuasaan tanah, meluasnya tanah guntai, segala sesuatu itu dapat
mempertajam pertentangan kepentingan antara pemilik/penguasa
tanah dan penggarap tanah,-khususnya jika pemilik tanah guntai
lebih mementingkan kenaikan nilai harga tanah itu sendiri daripada
penggarapannya. Dalam hubungan ini, yang sering menjadi masalah
ialah perimbangan dan perhitungan biaya sarana produksi (bibit, pupuk,
bunga kredit, dan sebagainya) antara pemilik/penguasa tanah dan
penggarapnya.
Oleh karena dalam penyataan sehari-hari kurang ada kejelasan tentang
apakah si pemilik tanah juga yang masih menguasainya, dan ada
kekaburan tentang berbagai sifat dan bentuk penguasaan tanah, maka
satu sama lain itu membawa kesulitan bagi penyelenggaraan program-
program Pemerintah untuk menjangkau golongan-golongan yang
hendak dijadikan sasaran penunjangan. Kesulitan untuk mencapai dan

13