Page 336 - Mozaik Rupa Agraria
P. 336

sementara Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Pakualaman)
           tahun 2013-2015 sebagai berikut:
           a.  Tanah  yang  berasal  bukan  dari  tanah  desa  sejumlah 13.519
               bidang, dengan luas 59.331.371 m 2
           b.  Tanah yang berasal dari tanah desa (tanah untuk kepentingan
               umum,  kas desa,  tanah  jabatan  perangkat desa, dan  tanah
               pensiun perangkat desa) sejumlah 31.804 bidang dengan luas
               209.464.462 m .
                            2
           c.  Hasil  pendataan  tanah Kasultanan  dan Kadipaten
               (Pakualaman) yang telah dilaksanakan sejak 2013-2015 sejumlah
               2.867 sertipikat sudah didaftarkan pensertipikatannya. Target
               pada 2016 sejumlah 1.140 sertipikat.
           d.  Adapun untuk tanah Kasultanan di seluruh DIY pada tahun
               2015, sebanyak 526 sertipikat Hak Milik dengan luas 2.188.310
               m   telah  diserahkan kepada Kasultanan. Sedangkan  untuk
                 2
               tanah Kadipaten (Pakualaman) sejumlah 115 sertipikat Hak
               Milik  dengan luas 347.965 m sudah diserahkan  kepada
                                            2
               Kadipaten (Pakualaman).
               Mengingat DIY sedang mengembangkan desa wisata berbasis
           tanah desa, maka sudah dapat dibayangkan jumlah kekayaan yang
           diperoleh Kasultanan dan Pakualaman dari sewa tanah. Hal ini
           belum  termasuk kekayaan  yang  dihasilkan  dari  kerajaan bisnis
           yang dimiliki oleh kedua badan hukum swasta tersebut.
               Dalam  konteks  tahun  2023, perluasan penguasaan  dan
           pemilikan  tanah juga menyasar  tanah-tanah hak  yaitu Hak
           Guna Bangunan dan Hak Pakai masyarakat dan lembaga negara
           (contohnya  ialah  Kodim  0734  Pamungkas  di Kota  Yogyakarta
           tidak berdiri di atas tanah hak dengan alas tanah negara) yang
           semula di atas tanah negara menjadi HGB/Hak Pakai di atas Tanah
           Kasultanan/Pakualaman dan juga terhadap enclave bekas wilayah
           Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran Surakarta yang berada



                                      Deagrarianisasi dan Reforma Agraria  323
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341