Page 333 - Mozaik Rupa Agraria
P. 333
Tabel 1. Perbedaan Swapraja dengan Masyarakat Hukum Adat
Pembeda Swapraja Masyarakat Hukum Adat
Sejarah kemunculan Hasil kontrak politik antara VOC/ Sistem asli komunitas
Pemerintah Kolonial (Antoro, 2014; nusantara yang masih hidup
Perjanjian Giyanti 1755; Perjanjian sampai saat ini (Zakaria, 2014)
Paku Alam I dengan Raffles)
Posisi politik Kepanjangan kolonial (Ranawidjaja, Tidak diakomodasi hukum
terhadap Kolonial 1955; Shiraisi, 1997) kolonial (Fitzpatrick, 2010)
Kedaulatan Tidak penuh, di bawah kontrol Penuh, hukum adat
pemerintah kolonial (Luthfi et. al., mendahului hukum barat
2009 dan Perjanjian Politik HB IX dan (Burns, 2010)
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
1940)
Watak penguasaan Individual, menganut sistem Komunal, penguasaan
sumberdaya kepemilikan, mengukuhkan domein bersama (Topatimasang, 2005)
verklaring (Rijksblad Kasultanan
No 16 Tahun 1918 dan Rijksblad
Pakualaman No 18 Tahun 1918)
Eksistensi di dalam Didudukkan sebagai warisan budaya Didudukkan sebagai kesatuan
hukum (UU No 13 Tahun 2012) masyarakat (Putusan MK No
35 Tahun 2012)
Sumber: Antoro, 2015.
Keistimewaan DIY tak hanya diperjuangkan melalui mobilisasi
massa, tetapi juga melalui argumentasi-argumentasi, antara lain
ialah: 1) Argumentasi sejarah bahwa Kasultanan dan Pakualaman
merupakan negeri yang berdaulat sebelum kemerdekaan RI serta
memiliki tata hukum sendiri ; 2) Argumentasi hukum bahwa
15
kedudukan istimewa dari hak serta wewenang Kasultanan dan
Pakualaman belum diatur UU sehingga di DIY masih terjadi
“kekosongan hukum” terutama di bidang pertanahan (Sembiring,
2012: 58-60 dan Munsyarief, 2013: 62-63 ) ;3) Argumentasi politik
17
16
bahwa revitalisasi UUPA diperlukan untuk mengakomodasi
hak swapraja atas tanah . Studi-studi terdahulu tentang DIY
18
juga menguatkan argumentasi di atas, yang dihadirkan untuk
15 Sabdatama Hamengku Buwono X tanggal 10 Mei 2012. Argumentasi ini gugur, lihat Antoro
(2014: 436)
16 Sembiring, Julius. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press
17 Munsyarief. 2013. Menuju Kepastian Hukum atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman
Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak. http://www.academia.
edu/6709379/Menjamin_Kepastian_Hukum_Atas_Tanah_Kasultanan_dan_Pakualaman
18 Rapat Dengar Pendapat Panja RUUK DPR RI dengan pihak Kasultanan, lihat Ibid, 2014: 437
320 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang
