Page 328 - Mozaik Rupa Agraria
P. 328
Gambar 1 Gubernur DIY menyataan Tidak Ada Tanah Negara di DIY
(Sumber: Bernas 15 September 2015)
“Jogja Tidak Ada Tanah Negara” mempunyai makna ganda.
Secara politik, pernyataan itu menegaskan ketiadaan eksistensi
kekuasaan negara atas teritori Negara di DIY. Secara ekonomi,
pernyataan itu menegaskan klaim kepemilikan aset tanah sebagai
alat produksi, tentu saja dilekati logika: pemilik adalah pemegang
kontrol atas apapun yang dimilikinya.
Sepintas, ada pertentangan mendasar antara Indonesia
(negara/pemerintah pusat) dengan DIY (kekuasaan lokal DIY/
pemerintah daerah) terkait butir-butir pokok Keistimewaan
DIY, terutama pertanahan (final diatur UU No 5 Tahun 1960 dan
turunannya), tata ruang (final diatur UU No 26 Tahun 2007), dan
pengisian jabatan kepala daerah (diatur UUD 1945 pasal 18 ayat 4
sebagai dasar UU No 23 Tahun 2014).
Meski pun pertentangan fundamental itu berdampak pada
hapusnya hak-hak konstitusional rakyat, sejauh ini reaksi rakyat
penyintas terhadap aksi-aksi sepihak pengukuh Keistimewaan
Deagrarianisasi dan Reforma Agraria 315
