Page 329 - Mozaik Rupa Agraria

DIY tidak mendapat tanggapan yang berarti , antara lain telah
2
disampaikan kepada: DPR RI (Oktober 2015), KOMNAS HAM
(Juni 2015 dan Maret 2016), dan Dewan Pertimbangan Presiden
(Juni 2015), dan Presiden RI (Desember 2015).
Pemerintah pusat melakukan pembiaran terhadap perampasan
tanah negara dan rakyat untuk dijadikan aset Kasultanan dan
Pakualaman (Kadipaten)—keduanya Badan Hukum Warisan
Budaya (BHWB) yang bersifat swasta karena asetnya bukan aset
Negara, bahkan dukungan terhadap perampasan itu dilakukan
oleh Menteri Dalam Negeri (Bernas Jogja, 1 Desember 2014) dan
3
Menteri Agraria Tata Ruang (Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2015) .
4
Di lain kesempatan, Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi
Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY, Sinang
Sukanta, menyatakan Keistimewaan DIY menjadi daya tarik
sekaligus jaminan investasi (Kedaulatan Rakyat, 18 Agustus 2015) .
5
Pada 2011, melalui artikel SG dan PAG Penumpang Gelap
RUUK, George Junus Aditjondro secara tajam membuka wacana
bahwa Keistimewaan DIY merupakan alasan keluarga Kasultanan
dan Pakualaman untuk mengeruk keuntungan. Dugaan ini
sepenuhnya tidak salah, namun apakah hanya itu? Jika ya,
maka perjuangan rakyat untuk menegakkan hak-haknya yang
selaras asas-asas dasar negara sudah membuahkan hasil positif.
Kenyataannya, negara sengaja tidak hadir, misalnya dengan cara:
mengabaikan desakan rakyat untuk menghentikan sertifikasi
tanah bagi Kasultanan dan Pakualaman berdasar Rijksblad (lembar
kerajaan); peta zaman kolonial berdasar Rijksblad maupun surat
pinjam pakai tanpa dasar sertipikat apapun . Atau, negara hadir
6

2 Dokumen Aliansi Keutuhan Republik Indonesia (AKRI) 2015.
3 Mendagri Keluarkan Keputusan Khusus: Status Tanah Desa Milik Keraton. Bernas Jogja, 1
Desember 2014.
4 Sertifikasi SG dan PAG Terus Berjalan, Pemerintah Komit Jaga Keistimewaan DIY. Kedaulatan
Rakyat, 7 Maret 2015.
5 DIY Optimis Hadapi Serbuan Investasi. Kedaulatan Rakyat, 18 Agustus 2015.
6 Surat pinjam pakai ini lazim dikenal sebagai Serat Kekancingan. Pasal 11 Serat Kekancingan

316 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang