Page 334 - Mozaik Rupa Agraria
P. 334

meluhurkan  citra  feodalisme-kolonialisme (Soemardjan, 2009:
           12-15) dan  mengawetkan eksistensi dualisme  hukum  pertanahan
           (Suyitno, 2006: 6-10) .
                             19

           Krisis Kapitalisme Global
               Di tingkat Asia, krisis kapitalisme global direspons melalui
           CADP (Comprehensive Asia Development Plan) yang dilanjutkan
           dengan penciptaan ruang-ruang  produksi  baru  (Primitive
           Accumulation)  dalam  agenda  MP3EI/RPJMN.  Akuisisi  tanah
           negara dan rakyat oleh Kasultanan dan Pakualaman merupakan
           bentuk  nyata  dari  penciptaan ruang produksi  baru.  Bahkan,
           kontrol dan kuasa negara atas tanah negara berangsur berkurang,
           misalnya: status tanah di atas PSN boleh jadi bukan tanah negara
           melainkan  Tanah Kasultanan (Sultanaat  Grond/SG)/Kadipaten
           Pakualaman (Paku  Alamanaat  Grond/PAG),  tata  ruang dalam
           skala  propinsi boleh jadi  akan  di  monopoli  oleh kepentingan
           Kasultanan/Pakualaman  sebagai badan hukum non negara
           karena kedudukannya  sebagai  pemegang  alat bukti hak milik
           atas tanah-tanah skala luas SG dan PAG atau sekurangnya terjadi
           dualism peraturan penataan ruang; penetrasi kapital secara massif
           hingga  desa-desa karena  status  tanah  desa beralih menjadi  SG
           atau PAG, sehingga asas-asas pembangunan desa yang partisipatif
           dan organik tidak memungkinkan terjadi; dan penggunaan dana
           publik (Dana  Istimewa  bersumber  APBN)  untuk kepentingan
           privat (Kasultanan/Pakualaman) seperti pembebasan lahan yang
           diklaim  SG atau  PAG, dana sewa atas tanah-tanah desa  kepada
           pelaku  usaha  melalui  peraturan  di level  Propinsi.  Meskipun
           merugikan  negara dan  masyarakat,  tatanan geografi ekonomi
           baru  berjudul  Keistimewaan  DIY  ini dibutuhkan oleh  pemodal


           19   Suyitno. 2006. ‘Hak  atas  Tanah Kraton Kasultanan  Yogyakarta’.  Bulletin LMDP LAND,
               Edisi 01 November 2006-Januari  2007,  p 6-10 http://www.tataruangpertanahan.com/file_
               publikasi/655192453543-LAND-Media-Pengembangan-Kebijakan-Pertanahan-Edisi-01-Nov-
               2006-Januari-2007-Hak-Atas-Tanah-Kraton-Kasultanan-Yogyakarta.pdf

                                      Deagrarianisasi dan Reforma Agraria  321
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339