Page 334 - Mozaik Rupa Agraria
P. 334
meluhurkan citra feodalisme-kolonialisme (Soemardjan, 2009:
12-15) dan mengawetkan eksistensi dualisme hukum pertanahan
(Suyitno, 2006: 6-10) .
19
Krisis Kapitalisme Global
Di tingkat Asia, krisis kapitalisme global direspons melalui
CADP (Comprehensive Asia Development Plan) yang dilanjutkan
dengan penciptaan ruang-ruang produksi baru (Primitive
Accumulation) dalam agenda MP3EI/RPJMN. Akuisisi tanah
negara dan rakyat oleh Kasultanan dan Pakualaman merupakan
bentuk nyata dari penciptaan ruang produksi baru. Bahkan,
kontrol dan kuasa negara atas tanah negara berangsur berkurang,
misalnya: status tanah di atas PSN boleh jadi bukan tanah negara
melainkan Tanah Kasultanan (Sultanaat Grond/SG)/Kadipaten
Pakualaman (Paku Alamanaat Grond/PAG), tata ruang dalam
skala propinsi boleh jadi akan di monopoli oleh kepentingan
Kasultanan/Pakualaman sebagai badan hukum non negara
karena kedudukannya sebagai pemegang alat bukti hak milik
atas tanah-tanah skala luas SG dan PAG atau sekurangnya terjadi
dualism peraturan penataan ruang; penetrasi kapital secara massif
hingga desa-desa karena status tanah desa beralih menjadi SG
atau PAG, sehingga asas-asas pembangunan desa yang partisipatif
dan organik tidak memungkinkan terjadi; dan penggunaan dana
publik (Dana Istimewa bersumber APBN) untuk kepentingan
privat (Kasultanan/Pakualaman) seperti pembebasan lahan yang
diklaim SG atau PAG, dana sewa atas tanah-tanah desa kepada
pelaku usaha melalui peraturan di level Propinsi. Meskipun
merugikan negara dan masyarakat, tatanan geografi ekonomi
baru berjudul Keistimewaan DIY ini dibutuhkan oleh pemodal
19 Suyitno. 2006. ‘Hak atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta’. Bulletin LMDP LAND,
Edisi 01 November 2006-Januari 2007, p 6-10 http://www.tataruangpertanahan.com/file_
publikasi/655192453543-LAND-Media-Pengembangan-Kebijakan-Pertanahan-Edisi-01-Nov-
2006-Januari-2007-Hak-Atas-Tanah-Kraton-Kasultanan-Yogyakarta.pdf
Deagrarianisasi dan Reforma Agraria 321